Surat Papua

SURAT UNTUK PBB, AMERIKA SERIKAT, BELANDA DAN INDONESIA

“Anda Harus Menebus Dosa Politik Di Masa Lalu”

Anda boleh saja mengangkat diri sebagai pendekar hak asasi manusia, aktor demokrasi yang tulen dan pengabdi hukum yang abadi. Tetapi satu hal yang belum Anda sadari adalah atas nama hak asasi manusia, demokrasi dan hukum Anda telah menghancurkan hidup dan

masa depan rakyat Papua Barat.

Tuan-Tuan yang terhormat,

Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat menjalankan tugas sebagai pemimpin di tempat Anda masing-masing. Semoga keadaan Anda dalam keadaan yang sehat dan walafiat.

Pada kesempatan ini, lewat sepucuk surat ini kami rakyat Papua Barat datang ke hadapan Anda untuk menggugat status politik Papua Barat. Sebuah sejarah gelap telah melintas dalam kehidupan manusia, sejarah itu menjadi gelap ketika PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia bersandiwara dalam menentukan status politik Papua Barat. Rakyat dan bangsa Papua Barat telah menjadi korban akibat dosa-dosa yang Anda lakukan di masa lampau. Kini saatnya bagi Anda untuk menebus dosa itu.

Tuan-Tuan yang terhormat,

Ketika status Papua Barat menjadi daerah sengketa antara Belanda dan Indonesia, maka dirasa perlu adanya penyelesaian secara damai dan demokratis. Untuk penyelesaian secara damai dan demokratis ini, maka dilakukan berbagai upaya. Tetapi semua upaya yang ditempuh selalu sarat dengan kepentingan. PBB dengan kepentingannya, Amerika Serikat dengan kepentingannya, Belanda dengan kepentingannya dan Indonesia dengan kepentingan. Yang menjadi korban kepentingan Anda adalah rakyat dan bangsa Papua Barat.

Tuan-Tuan yang terhormat,

Kini kami mau menyatakan sandiwara politik Anda itu. Ketika Papua Barat dinyatakan sebagai negara merdeka pada tanggal 1 Desember 1961, Indonesia merasa kehilangan sebagian wilayahnya yaitu Papua Barat. Sehingga Soekarno lewat Trikora di Yogyakarta-Indonesia, mencanangkan invasi militernya ke Papua Barat. Akhirnya terjadilah berbagai operasi militer di Papua Barat. Tetapi yang selalu menjadi korban adalah rakyat Papua Barat.

Akibat dari sengketa antara Belanda dan Indonesia ini, maka lahirnya New York Agreement lewat proposal penyelesaian masalah yang diusulkan oleh Dubes Amerika di PBB, Elsworth Bunker. Selanjutnya proposal ini diterima kedua belah pihak antara Indonesia dan Papua Barat. Tetapi dalam kesepakatan itu, tidak melibatkan rakyat Papua Barat yang daerahnya menjadi sumber sengketa.

Tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963 penguasa sementara dari PBB, UNTEA (United Nations Excecutive Authority) menyerahkan Papua Barat ke Indonesia sesuai dengan isi New York Agreement. Penyerahan ini bukan berarti Papua Barat masuk ke dalam wilayah kekuasaan Indonesia, tetapi hanya untuk mengurus sementara administrasi pemerintahan bagi kehidupan rakyat Papua Barat. Tetapi ketika itu yang terjadi adalah tindakan sewenang-wenang militer Indonesia. Semua barang peninggalan Belanda dibawah ke Indonesia oleh militer Indonesia. Rakyat diteror dan diintimidasi bahkan sampai dibunuh.

Penguasa sementara PBB, UNTEA (United Nations Excecutive Authority) tidak dapat berbuat apa-apa, malah dijadikan mainan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu berlanjut terus hingga saat-saat menjelang PEPERA dilaksanakan. Ketika itu perwakilan PBB untuk Papua Barat Dr. Fernando Ortiz Sans mengemukakan bahwa keinginan sebagai besar rakyat Papua Barat adalah merdeka sebagai negara sendiri. Tetapi ia sampai pada pernyataan itu karena kekuatan militar yang didukung Amerika Serikat tidak memungkinkan dia berbicara dan bertindak banyak.

Di sinilah permainan Amerika Serikat dapat terbaca, yaitu ketika kontrak karya PT. Freeport Indonesia ditandatangani pada tahun 1967, walaupun status politik Papua Barat masih tidak jelas. Tetapi sesungguhnya kepentingan ekonomi politik Amerika Serikta di Papua Barat sangat jelas ada sejak tahun 1962 ketika New York Agreement disepakati.

Menjelang PEPERA, Indonesia memilih 1025 perwakilan rakyat Papua Barat yang akan memilih dalam PEPERA nanti. Para calon pemilih ini sebelum pelaksanaan PEPERA, dibawah keliling Jawa dan Bali sambil menyogokan pelacur-pelacur di hotel-hotel berbintang. Dan mereka diberikan radio tens supaya bisa memilih bergabung dengan Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA nanti.

Akhirnya upaya Indonesia telah berhasil, yaitu semua pemilih dalam PEPERA dengan sepakat menyatakan bergabung dengan Indonesia. Hasil itu akhirnya dilaporkan oleh Ortiz Sans dalam Sidang Umum di PBB dan Papua Barat secara resmi dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

Tuan-Tuan yang terhormat,

Sekilas sejarah yang mengingatkan Anda pada dosa-dosa Anda masa lampau ini memberikan gambaran umum bahwa sesungguhnya tidak pernah ada keadilan bagi rakyat Papua Barat dalam menentukan nasibnya sendiri. Yang paling nampak adalah kepentingan Amerika dan Indonesia, Belanda yang tidak berdaya dan PBB yang sama sekali tidak berfungsi. Semuanya ini merupakan dosa politik masa lalu yang harus ditebus sekarang. 

Tuan-Tuan yang terhormat,

Sekarang kita akan melihat hakekat demokrasi, hak asasi manusia dan hukum yang Anda junjung tinggi itu, dan berdasarkan itupula kita akan mengukur kadar dosa Anda serta menguji hakekat diri Anda sebagai bangsa yang katanya sebagai bangsa demokratis, berperikemanusiaan dan menjujung tinggi hukum.

Anda telah mengajarkan bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah adanya kebebasan untuk memilih termasuk untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai negara merdeka. Apakah ini telah Anda terapkan di Papua Barat dalam menentukan status politiknya, di mana saat itu Anda bertindak sebagai guru demokrasi? Yang kami tahu adalah Anda bermain politik kotor hanya demi kepentingan ekonomi. Amerika dan Indonesia melihat Papua Barat sebagai daerah yang kaya dengan hasil bumi, sehingga hati nurani rakyat Papua Barat yang ingin merdeka telah dimanipulasi.

Akhirnya apa yang terjadi, Indonesia membantai rakyat Papua Barat atas nama demokrasi. Apakah dalam demokrasi yang sesungguhnya harus ada pembantaian? Hal yang sama pula, mendekati saat-saat PEPERA, rakyat Papua Barat diteror dan diintimidasi untuk membungkam suara agar dapat bergabung dengan Indonesia. Bukankah dalam demokrasi ada kebebasan untuk memilih tanpa tekanan apapun? Apakah ini demokrasi yang Anda agung-agungkan itu? 

Begitu pula dengan Belanda. Ketika New York Agreement ingin disepakati tidak melibatkan rakyat Papua Barat, padahal rakyat yang mempunyai daerah sengketa Papua Bara juga mempunyai hak bersuara dalam pengambilan keputusan untuk mengesahkan New York Agreement. Apakah ini yang namanya demokrasi?

Utusan PBB yang seharusnya bertindak adil dan jujur sebagai badan dunia yang netralpun sama sekali tidak berdaya. UNTEA saat itu hanyalah sebagai simbol yang kosong, seakan-akan berbuat sesuatu di Papua Barat. UNTEA hanya berdiam diri saja dan tidak berdaya. Ketika Indonesia melaksanakan aksi jahatnya UNTEA memilih diam dan malas tahu. Jika demikian, apakah dalam demokrasi harus ada pembungkaman suara walaupun kejahatan sedang bermain di depan mata? Apakah inilah yang namanya demokrasi?

Tuan-Tuan yang terhormat,

Sekarang kita menilai kegilaan Anda dengan ukuran hak asasi manusia. Dalam demokrasi pasti ada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Secara teoritis demokrasi tanpa penghargaan nilai kemanusiaan bagaikan raga manusia tanpa jiwa. Kandungan demokrasi adalah kemanusiaan. Itulah ajaran Amerikan Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB. Tetapi kita harus menguji ajaran mereka itu, apakah mereka laksanakan sendiri atau tidak.

Sesungguhnya, manusia Papua Barat yang memiliki tanah Papua Barat harus dihargai dalam upaya menentukan nasibnnya sendiri. Mereka mempunyai hak untuk menentukan masa depan mereka. Tetapi hak mereka dalam kesepakatan New York Agreement tidak dihargai. Apakah ini manusiawi? 

Hal yang sama juga, dalam penyerahan Papua Barat oleh UNTEA kepada Indonesia, tanggal 1 Mei 1963 tanpa persetujuan dari rakyat Papua Barat. Apakah ini manusiawi?

Dalam kurun waktu antara tahun 1963 sampai 1969 terjadi berbagai aksi militer Indonesia di Papua Barat. Militer Indonesia mengambil semua barang peninggalan Belanda dan di bawah ke Indonesia. Rakyat Papua Barat dibunuh dengan tuduhan separatis. Apakah kata separatis pantas diucapkan ketika status politik secara resmi belum dinyatakan sebagai bagian dari Indonesia? Berbagai teror dan intimidasi dilakukan terhadap rakyat Papua Barat supaya memilih bergabung dengan Indonesia. Apakah ini manusiawi? Para calon pemilih dalam PEPERA selalu ditakut-takuti supaya tetap memilih Indonesia. Apakah ini manusiawi? 

Apakah penentuan nasib sendiri yang dilaksanakan dengan intimidasi dan teror serta tidak menerapkan sistem internasional sesuai kesepakatan dalam New York Agreement tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan? Negara-negara dan badan dunia yang mengangkat diri sebagai pendekar kemanusiaan akan menjawab semua jawaban ini.

Tuan-Tuan yang terhormat,

Sekarang kita menilai semuanya dengan pendekatan hukum. Menurut hukum internasional yang selalu Anda agung-agungkan, dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak politik setiap bangsa. Selanjutnya setiap bangsa bebas untuk berpemerintahan sendiri dan membangun bangsanya sendiri.

Tetapi yang terjadi di dalam penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat adalah lain. Lain karena penentuan nasib sendiri itu dinyatakan oleh orang dan bangsa lain yang sama sekali tidak terikat dengan subyek hukum. Seharusnya yang menyatakan nasib sendiri adalah rakyat Papua Bara. Tetapi mengapa Amerika Serikat, Indonesia, Belanda dan PBB menyalahi hukum yang mereka junjung tinggi? Mengapa saat itu hukum dipolitisir? Biasanya jika hukum dipolitisisr, maka yang terjadi adalah pengingkaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kebenaran hal ini telah Anda buktikan dalam sandiwara politik status Papua Barat. Dalam hal inipun Anda telah menjadi guru yang baik.

Sudah menjadi kebiasaan di man-mana, bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah. Hal itu terbukti, ketika hukum yang seharusnya ditegakkan menjadi runtuh dan reruntuhan itu telah menghancurkan masa depan rakyat Papua Barat. Sehingga sesungguhnya tidak ada hukum yang paling mulia di dunia ini, karena hukum dibuat untuk memuluskan jalan golongan tetentu untuk mencapai kepentinganya. Dan itu terbukti dalam permainan politik kotor penentuan status politik Papua Barat. Apakah dengan ini Anda mengajak kami untuk tunduk di depan hukum karetmu itu?

Tuan-Tuan yang terhormat,

Segala dosa telah Anda lakukan di masa silam terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat. Dosa-dosa Anda menyebabkan penderitaan hidup bagi rakyat Papua Barat. Anda boleh saja mengangkat diri sebagai pendekar hak asasi manusia, aktor demokrasi yang tulen dan pengabdi hukum yang abadi. Tetapi satu hal yang belum Anda sadari adalah atas nama hak asasi manusia, demokrasi dan hukum Anda telah menghancurkan hidup dan masa depan rakyat Papua Barat. Kini dosa itu harus Anda tebus, tetapi ini tebusan di dunia, untuk diakhirat urusan Anda dan Tuhan.

Kini hanya ada satu cara yang bisa Anda lakukan, yaitu dengarkanlah jeritan tangis rakyat Papua Barat. Dari dalam setiap penderitaan hidup, kami hanya memohon Anda menebus dosa Anda. Tebusan dosa itu Anda lakukan dengan Pengakuan Bersalah, Peninajauan Kembali PEPERA dan Refrendum untuk Papua Barat. Tiga hal ini mutlak dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bukan demokrasi dan hak asasi manusia yang Anda terapkan saat Anda berbuat dosa, sebab itu namanya “demokrasi dan hak asasi manusia pura-pura”. 

Jangan lagi bermanis bibir dan mengaku negara demokratis dan pendekar hak asasi mansia. Mestinya Anda malu atas segala dosa politik Anda di masa silam. Ataukah Anda masih mau bersandiwara karena belum puas dengan mencuri kandungan alam Papua Barat?

Tetapi, dosa itu harus Anda tebus. Kami tidak akan berhenti berteriak kepada Anda supaya Anda menebus dosa Anda. Siapa yang menggali lobang, dialah yang harus menutup lobang. Anda telah menggali lobang penderitaan bagi rakyat Papua Barat, maka lobang penderitaan itu Andalah yang pertama menutupinya.

Jika semuanya ini tidak Anda lakukan, maka kami akan melawan Anda selamanya. Kami akan mengajarkan kepada anak cucu kami dari generasi ke generasi bahwa “musuh utama kalian adalah PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia”. Jika Anda tidak menebus dosa Anda, boleh saja generasi kami terus berganti dari waktu ke waktu tetapi musuh kami untuk selamanya adalah Anda.

Semuanya ini akan menjadi kenangan pahit dalam sejarah dunia hingga hari penghakiman terakhir. Semoga Anda menebus dosa Anda dan bertobat sambil kembali ke jalan yang benar. Tuhan, jangan lupakan dosa-dosa politik mereka sebelum mereka mau menebus dosa dan mau bertobat. 

Hormat Kami : Rakyat Papua Barat. ***