Kesatuan Mulia Bersatu Menuju kemerndekaan West Papua.

Aii,Nogoba Ala o, Ninanggwen o papua yi, ninogoba Ala kat nen aret nit aakumi o nggwen yi paga monggorak nogo logorak nduk ogobakkigireegindak kwe, it aap indonesia nogo nen, Lembaga kele marogo mambigo mengga kwak, tebembinaninuk logonet,nineebe ninokwi, andi-pandi eerogo pinanggwi, eeko menggarak nogo keenu aret o. togop me, ninabuwa mbake logonet, ninanggwen yi it ineengime nen ndinogo wa'niramugun o, nogoba. Yetut ninagap ndareegindak kendage paga tamban eeki o. Amin!.

Pasti Tuhan akan kembebasan di tanah air kami Papua ini. Permohonan kita melalui Doa Pasti Tuhan dengar.

Selasa, 20 September 2011

Surat Papua


SURAT UNTUK PBB, AMERIKA SERIKAT, BELANDA DAN INDONESIA
“Anda Harus Menebus Dosa Politik Di Masa Lalu”


Anda boleh saja mengangkat diri sebagai pendekar hak asasi manusia, aktor demokrasi yang tulen dan pengabdi hukum yang abadi. Tetapi satu hal yang belum Anda sadari adalah atas nama hak asasi manusia, demokrasi dan hukum Anda telah menghancurkan hidup dan
masa depan rakyat Papua Barat.


Tuan-Tuan yang terhormat,
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat menjalankan tugas sebagai pemimpin di tempat Anda masing-masing. Semoga keadaan Anda dalam keadaan yang sehat dan walafiat.

Pada kesempatan ini, lewat sepucuk surat ini kami rakyat Papua Barat datang ke hadapan Anda untuk menggugat status politik Papua Barat. Sebuah sejarah gelap telah melintas dalam kehidupan manusia, sejarah itu menjadi gelap ketika PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia bersandiwara dalam menentukan status politik Papua Barat. Rakyat dan bangsa Papua Barat telah menjadi korban akibat dosa-dosa yang Anda lakukan di masa lampau. Kini saatnya bagi Anda untuk menebus dosa itu.

Tuan-Tuan yang terhormat,
Ketika status Papua Barat menjadi daerah sengketa antara Belanda dan Indonesia, maka dirasa perlu adanya penyelesaian secara damai dan demokratis. Untuk penyelesaian secara damai dan demokratis ini, maka dilakukan berbagai upaya. Tetapi semua upaya yang ditempuh selalu sarat dengan kepentingan. PBB dengan kepentingannya, Amerika Serikat dengan kepentingannya, Belanda dengan kepentingannya dan Indonesia dengan kepentingan. Yang menjadi korban kepentingan Anda adalah rakyat dan bangsa Papua Barat.

Tuan-Tuan yang terhormat,
Kini kami mau menyatakan sandiwara politik Anda itu. Ketika Papua Barat dinyatakan sebagai negara merdeka pada tanggal 1 Desember 1961, Indonesia merasa kehilangan sebagian wilayahnya yaitu Papua Barat. Sehingga Soekarno lewat Trikora di Yogyakarta-Indonesia, mencanangkan invasi militernya ke Papua Barat. Akhirnya terjadilah berbagai operasi militer di Papua Barat. Tetapi yang selalu menjadi korban adalah rakyat Papua Barat.

Akibat dari sengketa antara Belanda dan Indonesia ini, maka lahirnya New York Agreement lewat proposal penyelesaian masalah yang diusulkan oleh Dubes Amerika di PBB, Elsworth Bunker. Selanjutnya proposal ini diterima kedua belah pihak antara Indonesia dan Papua Barat. Tetapi dalam kesepakatan itu, tidak melibatkan rakyat Papua Barat yang daerahnya menjadi sumber sengketa.

Tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963 penguasa sementara dari PBB, UNTEA (United Nations Excecutive Authority) menyerahkan Papua Barat ke Indonesia sesuai dengan isi New York Agreement. Penyerahan ini bukan berarti Papua Barat masuk ke dalam wilayah kekuasaan Indonesia, tetapi hanya untuk mengurus sementara administrasi pemerintahan bagi kehidupan rakyat Papua Barat. Tetapi ketika itu yang terjadi adalah tindakan sewenang-wenang militer Indonesia. Semua barang peninggalan Belanda dibawah ke Indonesia oleh militer Indonesia. Rakyat diteror dan diintimidasi bahkan sampai dibunuh.

Penguasa sementara PBB, UNTEA (United Nations Excecutive Authority) tidak dapat berbuat apa-apa, malah dijadikan mainan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu berlanjut terus hingga saat-saat menjelang PEPERA dilaksanakan. Ketika itu perwakilan PBB untuk Papua Barat Dr. Fernando Ortiz Sans mengemukakan bahwa keinginan sebagai besar rakyat Papua Barat adalah merdeka sebagai negara sendiri. Tetapi ia sampai pada pernyataan itu karena kekuatan militar yang didukung Amerika Serikat tidak memungkinkan dia berbicara dan bertindak banyak.

Di sinilah permainan Amerika Serikat dapat terbaca, yaitu ketika kontrak karya PT. Freeport Indonesia ditandatangani pada tahun 1967, walaupun status politik Papua Barat masih tidak jelas. Tetapi sesungguhnya kepentingan ekonomi politik Amerika Serikta di Papua Barat sangat jelas ada sejak tahun 1962 ketika New York Agreement disepakati.

Menjelang PEPERA, Indonesia memilih 1025 perwakilan rakyat Papua Barat yang akan memilih dalam PEPERA nanti. Para calon pemilih ini sebelum pelaksanaan PEPERA, dibawah keliling Jawa dan Bali sambil menyogokan pelacur-pelacur di hotel-hotel berbintang. Dan mereka diberikan radio tens supaya bisa memilih bergabung dengan Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA nanti.

Akhirnya upaya Indonesia telah berhasil, yaitu semua pemilih dalam PEPERA dengan sepakat menyatakan bergabung dengan Indonesia. Hasil itu akhirnya dilaporkan oleh Ortiz Sans dalam Sidang Umum di PBB dan Papua Barat secara resmi dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

Tuan-Tuan yang terhormat,
Sekilas sejarah yang mengingatkan Anda pada dosa-dosa Anda masa lampau ini memberikan gambaran umum bahwa sesungguhnya tidak pernah ada keadilan bagi rakyat Papua Barat dalam menentukan nasibnya sendiri. Yang paling nampak adalah kepentingan Amerika dan Indonesia, Belanda yang tidak berdaya dan PBB yang sama sekali tidak berfungsi. Semuanya ini merupakan dosa politik masa lalu yang harus ditebus sekarang. 

Tuan-Tuan yang terhormat,
Sekarang kita akan melihat hakekat demokrasi, hak asasi manusia dan hukum yang Anda junjung tinggi itu, dan berdasarkan itupula kita akan mengukur kadar dosa Anda serta menguji hakekat diri Anda sebagai bangsa yang katanya sebagai bangsa demokratis, berperikemanusiaan dan menjujung tinggi hukum.

Anda telah mengajarkan bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah adanya kebebasan untuk memilih termasuk untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai negara merdeka. Apakah ini telah Anda terapkan di Papua Barat dalam menentukan status politiknya, di mana saat itu Anda bertindak sebagai guru demokrasi? Yang kami tahu adalah Anda bermain politik kotor hanya demi kepentingan ekonomi. Amerika dan Indonesia melihat Papua Barat sebagai daerah yang kaya dengan hasil bumi, sehingga hati nurani rakyat Papua Barat yang ingin merdeka telah dimanipulasi.

Akhirnya apa yang terjadi, Indonesia membantai rakyat Papua Barat atas nama demokrasi. Apakah dalam demokrasi yang sesungguhnya harus ada pembantaian? Hal yang sama pula, mendekati saat-saat PEPERA, rakyat Papua Barat diteror dan diintimidasi untuk membungkam suara agar dapat bergabung dengan Indonesia. Bukankah dalam demokrasi ada kebebasan untuk memilih tanpa tekanan apapun? Apakah ini demokrasi yang Anda agung-agungkan itu? 

Begitu pula dengan Belanda. Ketika New York Agreement ingin disepakati tidak melibatkan rakyat Papua Barat, padahal rakyat yang mempunyai daerah sengketa Papua Bara juga mempunyai hak bersuara dalam pengambilan keputusan untuk mengesahkan New York Agreement. Apakah ini yang namanya demokrasi?

Utusan PBB yang seharusnya bertindak adil dan jujur sebagai badan dunia yang netralpun sama sekali tidak berdaya. UNTEA saat itu hanyalah sebagai simbol yang kosong, seakan-akan berbuat sesuatu di Papua Barat. UNTEA hanya berdiam diri saja dan tidak berdaya. Ketika Indonesia melaksanakan aksi jahatnya UNTEA memilih diam dan malas tahu. Jika demikian, apakah dalam demokrasi harus ada pembungkaman suara walaupun kejahatan sedang bermain di depan mata? Apakah inilah yang namanya demokrasi?
Tuan-Tuan yang terhormat,
Sekarang kita menilai kegilaan Anda dengan ukuran hak asasi manusia. Dalam demokrasi pasti ada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Secara teoritis demokrasi tanpa penghargaan nilai kemanusiaan bagaikan raga manusia tanpa jiwa. Kandungan demokrasi adalah kemanusiaan. Itulah ajaran Amerikan Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB. Tetapi kita harus menguji ajaran mereka itu, apakah mereka laksanakan sendiri atau tidak.

Sesungguhnya, manusia Papua Barat yang memiliki tanah Papua Barat harus dihargai dalam upaya menentukan nasibnnya sendiri. Mereka mempunyai hak untuk menentukan masa depan mereka. Tetapi hak mereka dalam kesepakatan New York Agreement tidak dihargai. Apakah ini manusiawi? 

Hal yang sama juga, dalam penyerahan Papua Barat oleh UNTEA kepada Indonesia, tanggal 1 Mei 1963 tanpa persetujuan dari rakyat Papua Barat. Apakah ini manusiawi?

Dalam kurun waktu antara tahun 1963 sampai 1969 terjadi berbagai aksi militer Indonesia di Papua Barat. Militer Indonesia mengambil semua barang peninggalan Belanda dan di bawah ke Indonesia. Rakyat Papua Barat dibunuh dengan tuduhan separatis. Apakah kata separatis pantas diucapkan ketika status politik secara resmi belum dinyatakan sebagai bagian dari Indonesia? Berbagai teror dan intimidasi dilakukan terhadap rakyat Papua Barat supaya memilih bergabung dengan Indonesia. Apakah ini manusiawi? Para calon pemilih dalam PEPERA selalu ditakut-takuti supaya tetap memilih Indonesia. Apakah ini manusiawi? 
Apakah penentuan nasib sendiri yang dilaksanakan dengan intimidasi dan teror serta tidak menerapkan sistem internasional sesuai kesepakatan dalam New York Agreement tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan? Negara-negara dan badan dunia yang mengangkat diri sebagai pendekar kemanusiaan akan menjawab semua jawaban ini.

Tuan-Tuan yang terhormat,
Sekarang kita menilai semuanya dengan pendekatan hukum. Menurut hukum internasional yang selalu Anda agung-agungkan, dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak politik setiap bangsa. Selanjutnya setiap bangsa bebas untuk berpemerintahan sendiri dan membangun bangsanya sendiri.

Tetapi yang terjadi di dalam penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat adalah lain. Lain karena penentuan nasib sendiri itu dinyatakan oleh orang dan bangsa lain yang sama sekali tidak terikat dengan subyek hukum. Seharusnya yang menyatakan nasib sendiri adalah rakyat Papua Bara. Tetapi mengapa Amerika Serikat, Indonesia, Belanda dan PBB menyalahi hukum yang mereka junjung tinggi? Mengapa saat itu hukum dipolitisir? Biasanya jika hukum dipolitisisr, maka yang terjadi adalah pengingkaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kebenaran hal ini telah Anda buktikan dalam sandiwara politik status Papua Barat. Dalam hal inipun Anda telah menjadi guru yang baik.

Sudah menjadi kebiasaan di man-mana, bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah. Hal itu terbukti, ketika hukum yang seharusnya ditegakkan menjadi runtuh dan reruntuhan itu telah menghancurkan masa depan rakyat Papua Barat. Sehingga sesungguhnya tidak ada hukum yang paling mulia di dunia ini, karena hukum dibuat untuk memuluskan jalan golongan tetentu untuk mencapai kepentinganya. Dan itu terbukti dalam permainan politik kotor penentuan status politik Papua Barat. Apakah dengan ini Anda mengajak kami untuk tunduk di depan hukum karetmu itu?

Tuan-Tuan yang terhormat,
Segala dosa telah Anda lakukan di masa silam terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat. Dosa-dosa Anda menyebabkan penderitaan hidup bagi rakyat Papua Barat. Anda boleh saja mengangkat diri sebagai pendekar hak asasi manusia, aktor demokrasi yang tulen dan pengabdi hukum yang abadi. Tetapi satu hal yang belum Anda sadari adalah atas nama hak asasi manusia, demokrasi dan hukum Anda telah menghancurkan hidup dan masa depan rakyat Papua Barat. Kini dosa itu harus Anda tebus, tetapi ini tebusan di dunia, untuk diakhirat urusan Anda dan Tuhan.

Kini hanya ada satu cara yang bisa Anda lakukan, yaitu dengarkanlah jeritan tangis rakyat Papua Barat. Dari dalam setiap penderitaan hidup, kami hanya memohon Anda menebus dosa Anda. Tebusan dosa itu Anda lakukan dengan Pengakuan Bersalah, Peninajauan Kembali PEPERA dan Refrendum untuk Papua Barat. Tiga hal ini mutlak dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bukan demokrasi dan hak asasi manusia yang Anda terapkan saat Anda berbuat dosa, sebab itu namanya “demokrasi dan hak asasi manusia pura-pura”. 

Jangan lagi bermanis bibir dan mengaku negara demokratis dan pendekar hak asasi mansia. Mestinya Anda malu atas segala dosa politik Anda di masa silam. Ataukah Anda masih mau bersandiwara karena belum puas dengan mencuri kandungan alam Papua Barat?

Tetapi, dosa itu harus Anda tebus. Kami tidak akan berhenti berteriak kepada Anda supaya Anda menebus dosa Anda. Siapa yang menggali lobang, dialah yang harus menutup lobang. Anda telah menggali lobang penderitaan bagi rakyat Papua Barat, maka lobang penderitaan itu Andalah yang pertama menutupinya.

Jika semuanya ini tidak Anda lakukan, maka kami akan melawan Anda selamanya. Kami akan mengajarkan kepada anak cucu kami dari generasi ke generasi bahwa “musuh utama kalian adalah PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia”. Jika Anda tidak menebus dosa Anda, boleh saja generasi kami terus berganti dari waktu ke waktu tetapi musuh kami untuk selamanya adalah Anda.

Semuanya ini akan menjadi kenangan pahit dalam sejarah dunia hingga hari penghakiman terakhir. Semoga Anda menebus dosa Anda dan bertobat sambil kembali ke jalan yang benar. Tuhan, jangan lupakan dosa-dosa politik mereka sebelum mereka mau menebus dosa dan mau bertobat. 

Hormat Kami : Rakyat Papua Barat. ***

Surat Kabar


Selesaikanlah Status Politik Papua Barat”


Kami meminta Anda untuk dialog pelurusan sejarah Papua Barat dan peninjauan kembali PEPERA untuk Referendum, hanya dengan satu tujuan, yaitu ingin mengembalikan Anda ke jalan benar.
Anda harus kembali ke jalan yang benar, sebab sebuah bangsa yang besar, seperti Indonesia ini, tidak bisa dibangun dengan sebuah kebohongan dan kepalsuan dalam tataran angan-angan belaka.


SBY dan MJK yang terhormar,
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat menjalankan tugas sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Semoga keadaan Anda dalam keadaan yang sehat dana walafiat.

SBY dan MJK yang terhormat,
Pada kesempatan ini kami rakyat Papua Barat datang ke hadapan Anda lewat sepucuk surat ini untuk mengadu nasib status politik bangsa kami, Papua Barat. Walaupun kami tahu, kami berada dalam kekuasaan Indonesia dalam kepemimpinan Anda, tetapi bagi kami itu tidak cukup. Karena kami tidak ingin berada terus dalam kekuasaan Anda. Kami hanya mau meluruskan kebenaran sejarah masa lampau, karena kami adalah pelayan-pelayan kebenaran, keadilan dan kejujuran dan tidak ingin bersatu dengan bangsa yang dibangun dengan “pura-pura” di bawah kepemimpinan Anda.


SBY dan MJK yang terhormat,
Kami mau mempersoalkan status politik bangsa kami, Papua Barat. Ditinjau dari sejarah, Indonesia dan Papua Barat menjalani perjalanan panjang hidup ini dalam dekapan sejarah yang berbeda. Kita mulai dari sejarah penjajahan.

Ketika Belanda menjajah Indonesia, wilayah penjajahannya mulai dari Sabang sampai Amboina dibawah kekuasaan Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Betavia (sekarang Jakarta) dan langsung bertanggungJawab kepada Ratu di negeri Belanda. Hal yang sama pula bagi Papua Barat, Belanda menjajah Papua Barat mulai dari ujung barat, kepulauan Raja Ampat hingga ujung timur perbatasan dengan PNG dibawah pimpinan Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Hollandia (sekarang Numbay).

Melihat dari sejarah penjajahan ini, sudah sangat nampak sejarah penjajahan itu berbeda. Indonesia juga dijajah sendiri dengan batas penjajahan yang tidak termasuk Papua Barat dan para Gubernur Jenderal negeri jajahanpun berkedudukan di Betavia. Begitu pula, Papua Barat dijajah sendiri dengan batas penjajahan kepulauan Raja Ampat di bagian barat dan perbatasan dengan PNG di bagian timur yang tidak termasuk Indonesia dan Gebernur Jenderal negeri jajahanpun berkedudukan di Hollandia. Sehingga sangat nampak, secara politis maupun administratif penjajahannyapun sangat berbeda dan tidak saling mengikat antara penjajahan di Indonesia dan Papua Barat. Hanya saja keduanya berada pada suatu kawasan yang sama, tetapi itu tidak menjadi alasan sejarah penjajahan yang benar untuk mengklaim Papua Barat oleh Indonesia.
Dalam sejarah perjuangan pergerakan Indonesia, kita bisa lihat rakyat Papua Barat tidak pernah mempunyai perasaan nasionalisme yang sama, nasionalisme Indonesia untuk mengusir penjajah. Dari rangkaian peristiwa penting Indonesia, mulai dari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda hingga Proklamasi Indonesia, sama sekali tidak ada orang Papua Barat yang terlibat. Tetapi mengapa Indonesia dengan seenaknya mengatakan “kita senasib dalam perjuangan”? Supaya Anda tahu, dalam politik, apalagi berbicara nasionalisme itu merupakan sebuah kesadaran masyarakat yang muncul dengan sukarela, bukan dengan cara paksa, apalagi dengan cara klaim-mengklaim. Supaya Anda sadar, dalam pembentukan nasionalisme dan perjuangan mendirikan negara yang terpenting adalah “keikutsertaan” bukan paksaan dan menerima hasil bersih setelah merdeka. Hal semacam inilah yang Anda paksakan untuk Papua Barat kan?

Mendekati hari kemerdekaan Indonesia, Proklamasi dinyatakan untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Ambiona, tanpa Papua Barat. Tetapi mengapa belakangan Papua Barat dimasukan ke dalam wilayah Indonesia? Apa-apaan ini? Sebelum Konferensi Meja Bundar dilaksanakan, status politik Papua Barat, masih sebagai daerah jajahan Belanda tetapi bukan bagian dari Indonesia yang masih dijajah. Tetapi Papua Barat dijajah sebagai bangsa sendiri, sehingga sangat bohong jika Indonesia mengatakan masih merasakan penjajahan itu ketika Belanda belum mengangkat kaki dari Papua Barat. Sangat hebat, rupanya Indonesia mempunyai rasa kemanusiaan yang luar biasa. Tetapi mengapa kini Indonesia melanggar semua prinsip kemanusiaan rakyat Papua Barat? Apakah karena beda waktu? Tetapi, tidak, semua adalah kebohongan sejarah.

Karena status Papua Barat adalah sebagai daerah jajahan, lagi pula saat itu Belanda mulai kehilangan muka karena banyak desakan dari negara lain untuk memberikan kemerdekaan bagi daerah-daerah koloni di seluruh dunia, maka tanggal 1 Desember 1961 Papua Barat menyatakan diri sebagai negara merdeka dengan perangkat kenegaraannya, bendera : Sang Bintang Kejora, lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua, lambang negara : Burung Mambruk, semboyan negara : One People One Soul dan untuk menjalankan administrasi kenegaraan sementara sekaligus merangkap parlemen dibentuklah New Guinea Raad (Dewan New Guinea) sebelum kemerdekaan dinyatakan. Inilah tonggak awal sejarah kemerdekaan Papua Barat yang sah secara de facto dan de jure.

Tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari. Tepatnya tanggal 19 Desember 1961, presiden Indonesia menyatakan Trikora untuk merebut kembali Irian Barat (sebutan Soekarno untuk Papua Barat) ke pangkuan Indonesia. Apakah Indonesia dan Papua Barat sebelumnya pernah punya ibu pertiwi yang sama? Akhirnya, terjadilah pendudukan militer Indonesia ke Papua Barat melalui operasi-operasi militernya, seperti, Operasi Banteng I, Banteng II, Garuda Merah, Garuda Putih, Srigala dan Naga. Yang berperang di Papua Barat bukan hanya antara Indonesia dan Belanda, tetapi rakyat Papua Barat juga ikut dibantai oleh Indonesia.

Selanjutnya dalam kurun waktu itu terjadi sandiwara politik oleh Soekarno. Soekarno membelok ke Blok Timur dan memohon bantuan persenjataan kepada Uni Soviet. Tindakan ini oleh Amerika dirasa sangat berbahaya, sehingga Amerika Serikat melalui Elsworth Bunker mengeluarkan proposal Bunker yang berisi tata cara penyelesaian status politik Papua Barat. Proposal itu disahkan tanpa melibatkan rakyat Papua Barat sebagai sumber sengketa. Lagi-lagi, ini sebuah dosa politik. Akhirnya tanggal 1 Mei 1963 Belanda menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia.

Mulai penyerahan Papua Barat ke Indonesia inilah terjadi pelanggaran HAM yang sangat panjang dan sadis. Akhirnya saat-saat dekat PEPERA, Indonesia memilih 1025 perwakilan rakyat Papua Barat untuk ikut memilih dalam PEPERA nanti. Tetapi sebelum pemilihan para calon pemilih tersebut di bawah ke Jawa dan Bali dan disogokan pelacur-pelacur di hotel-hotel berbintang dan diberi hadiah radio tens. Bukan itu saja, saat-saat menjelang PEPERA, para calon pemilih maupun bukan pemilih selalu diteror dan dinterogasi agar tetap diam dan memihak ke Indonesia. Akhirnya dalam suasana ketakutan para pemilih menyatakan bergabung dengan Indonesia. Lagi-lagi, ini dosa sejarah. Sejak itu Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Tetapi kami rakyat Papua Barat menganggap Indonesia yang bergabung dengan Papua Barat, sehingga suatu saat kami akan mengusir Anda, karena Anda adalah turis di negeri kami, tetapi bukan pemilih begeri Papua Barat.

SBY dan MJK yang terhormat,
Ketika Papua Barat bergabung dengan Indonesia dengan cara cacat hukum dan moral, terjadila wabah penyakit mematikan yaitu pembantaian etnis oleh negara. Di sinilah kurun waktu sejarah penderitaan rakyat Papua Barat bersama Indonesia lewat penetapan DOM (daerah operasi militer) itu dimulai.

Bukti kejahatan negara Indonesia ini adalah 100 ribu rakyat Papua Barat yang tak berdosa telah mati terbunuh, ini adalah perhitungan Amnesty Internasional. Menurut sumber lain, Koalisi HAM untuk Papua Barat, misalnya, telah mencatat 1,5 juta jiwa rakyat Papua Barat yang telah dibantai oleh Indonesia. Apakah ini jumlah yang sangat sedikit? Apakah dengan bukti ini Papua Barat harus tetap berintegrasi dengan Indonesia? Kita akan lihat hasilnya nanti.

Pembangunan yang dijalankan selama ini di Papua Barat tidak lebih dari sebuah drama politik penjajahan bermuka baru. Pembangunan-isme adalah sebuah model penjajahan baru yang kebetulan mempunyai nama lain, tetapi pada prinsipnya selalu sama, yaitu melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda belum tahu atau pura-pura tidak tahu, kami mau ingatkan : penjajahan boleh saja berbeda istilah, model dan waktu tetapi pada prinsipnya sama yaitu melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini bukan hanya dialami oleh rakyat Papua Barat, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk Anda. Tetapi mengapa Anda tidak sadar? Memang kesadaran tidak diperuntukan untuk semua orang.

SBY dan MJK yang terhormat,
Ketika memasuki era Reformasi, yang angin segarnya berhembus hingga ke Papua Barat sedikit memberi ruang gerak bagi kami. Buktinya, kami bisa menyuarakan nilai kebenaran sejarah bangsa kami yang selama ini Anda dan bangsamu bungkam dengan setengah mati. Tidak perlu Anda setengah mati untuk membungkamnya, sebab kebenaran itu bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Kami telah menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua II. Melalui itu kami telah menyatakan sikap politik kami, yaitu Papua Barat keluar dari Indonesia, tetapi dalam kenyataannya kami mau : Indonesialah yang keluar dari Papua Barat. Untuk mencapai cita-cita Kongres, kami sudah melakukan banyak usaha. Tetapi Anda juga berusaha untuk menghambat langkah kami. Buktinya, pemimpin kami Theys Hiyo Eluay telah Anda bunuh, walaupun pertama Anda menyangkal sebagai pelaku, tetapi akhirnya kebenaran berkata Andalah yang membunuh pemimpin kami itu.

Usaha Anda untuk mempermainkan Papua Barat selalu ada-ada saja. Pernah Anda cetuskan ide Pemekaran Propinsi sebagai upaya devide et impera, sebuah politik pecah-belah yang dahulu diterapkan Belanda terhadap bangsa Anda. Rupanya Anda hebat mengingat sejarah. Tidak puas dengan itu, Anda mulai bersandiwara dengan cara lain, Otonomi Khusus dengan iming-iming banyak uang, telah Anda cetuskan. Tidak cukup dengan itu, banyak usaha untuk membasmi rakyat Papua Barat selalu Anda kerjakan. Kalau kami mau menyebut usaha kejahatan Anda, maka inilah dia : pendropan pasukan Jihad, pendropan Barisan Merah Putih, pendropan militer gelap, pendropan pelacur-pelacur berpenyakit, pendropan minuman keras dan obat-obat terlarang dan pendropan kejahatan lainnya. Apakah semuanya berjalan secara kebetulan? Semua upaya kejahatan yang terjadi selama ini di Papua Barat dilakukan dengan sengaja dan terencana oleh negara, yang belakangan diketahui adanya aksi Genocida (upaya pembasmian etnis secara sengaja dan terencana oleh negara). Apakah Anda harus menyangkal upaya jahat ini?


SBY dan MJK yang terhormat,
Kini sudah sangat jelas bagi Anda, bahwa pemutarbalikan sejarah, kejahatan kemanusiaan dan upaya pembasmian etnis Papua Barat tidak menjadi rahasia negara Anda, tetapi telah diketahui oleh semua orang di seluruh penjuru dunia. Mereka kini menertawakan kejahatan Anda yang Anda bungkus dengan pura-pra menjadi negara beragama yang taat. Anda berkampanye di seluruh dunia bahwa tidak pernah terjadi kejahatan apapun di Papua Barat, sebaliknya yang terjadi adalah pembangunan. Tetapi pada saat Anda kampanye, banyak orang menertawakan kemunafikan Anda. Mereka hanya bisa berkata “lihatlah kelakuan bangsa munafik ini, bangsa yang sopan di muka umum tetapi paling jahat di dalam hati”. Inilah perkataan mereka.

Boleh saja Anda berkeras kepala untuk mempertahankan Papua Barat dengan berbagai aksi entah halus atau jahat. Tetapi ingat satu hal : kini kerikil jatuh di Papua Barat, bunyinya terdengar sampai ke suluruh penjuru dunia. 

Kesempatan untuk Anda bersandiwara sudah tidak ada lagi. Kesempatan untuk Anda bermesra dengan Papua Barat hampir sirna. Riwayatmu Indonesia kini hampir tamat dan Anda akan dibuang sebagai bangsa yang buruk rupa dalam sejarah manusia. Itulah dosa yang harus Anda tanggung, suka atau tidak suka. Itulah resiko bangsa yang jahat dan munafik. Ini baru tanggungan dosa di dunia, untuk di hari akhir silakan berurusan dengan Hakim Adil di hari akhir Anda.

SBY dan MJK yang terhormat,
Kini semuanya telah jelas bagi Anda, sehingga Anda harus diam saja? Ataukah Anda harus bingung atau sebaliknya Anda marah dan bengis dengan surat ini? Itu urusan Anda sesuai dengan getaran hati Anda saat membaca surat ini.

Tetapi, tenang! Jangan terlalu gusar, kami tidak mengganggu Anda. Kami hanya mau memberikan satu tugas saja, satu tebusan dosa yang Anda harus tanggung sebagai upaya pencucian dosa sejarah bangsa Anda terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat. Inilah tugas Anda : Dialog Untuk Pelurusan Sejarah Papua Barat dan Peninjauan Kembali PEPERA. Cuma itu saja yang kami minta, tetapi kami tidak memohon. Kami cuma meminta. Jika Anda tidak mengabulkan permintaan kami ini, maka kami juga tidak paksa. Sebab kami yakin kami akan menang, sebab kami adalah hamba kebenaran, keadilan dan kejujuran. Kami tidak memaksa Anda untuk memperhatikan permintaan kami.

Kami meminta Anda untuk dialog pelurusan sejarah Papua Barat dan peninjauan kembali PEPERA, hanya dengan satu tujuan, yaitu ingin mengembalikan Anda ke jalan benar. Anda harus kembali ke jalan yang benar, sebab sebuah bangsa yang besar, seperti Indonesia ini, tidak bisa dibangun dengan sebuah kebohongan dan kepalsuan. Pasti Anda masih ingat, Timor Leste lepas dari Indonesia, segar dalam ingatan Anda, Uni Soviet yang kuat dengan senjata bisa tergilas sejarah perpecahan, Anda pasti tidak lupa Majapahit juga bisa runtuh dan juga tembok berlin runtuh berkeping-keping. Semuanya ini karena hegemoni kejahatan dan kebohongan pernah bersarang di sana. 

SBY dan MJK yang terhormat,
Kami hanya mau membagi belas kasih kami kepada Anda supaya Anda tidak terkucil di dunia ini di hari esok. Kami hanya mau mengajak Anda supaya bisa sadar dan bersama melawan kejahatan di dunia ini. Tetapi jika Anda tidak mau mendengarnya, maka kami tidak paksa. Itu urusan dan keputusan politik dan hati nurani Anda. Silakan Anda tentukan sendiri. Akhirnya, kami hanya mau bertanya : apakah sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa sebuah bangsa berhasil dibangun selamanya dengan kebohongan dan kepalsuan? Sejarah jugalah yang akan menjawabnya. Tetapi kami akhiri surat kami ini dengan perkataan Sang Revolusioner Kuba, Fidel Castro, “sejarah akan membebaskan bangsaku”. 

Salam dan Hormat Kami : Rakyat Papua Barat. ***